Pekanbaru, 7 Agustus 2025 Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis data melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Rokan Hilir dalam rangka mendukung program nasional Satu Data Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Serindit, Aula Gubernuran Riau, ini menjadi momen penting yang menandai sinergi antara BPS RI dan pemerintah daerah se-Provinsi Riau. Acara diawali dengan penandatanganan MoU antara Kepala BPS RI, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, dengan Gubernur Riau, Bapak Abdul Wahid, yang kemudian diikuti oleh seluruh kepala daerah kabupaten/kota dan kepala BPS masing-masing daerah.
Pemkab Rokan Hilir turut ambil bagian secara aktif dalam momen bersejarah ini, diwakili oleh Asisten I Rahmatul Zamri, Kepala Bapperida Benny Hartaedi, Kabid Statistik Diskominfo Darmawati, dan Kepala BPS Rohil Gunadi.
Nota kesepakatan ini mencakup komitmen bersama dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik yang valid dan berkualitas di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan fondasi penting bagi pembangunan yang berbasis data. “Kami berharap sinergi ini mampu mewujudkan ekosistem data yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kebijakan,” ujarnya dalam sambutan.
Sementara itu, Gubernur Riau, Abdul Wahid, memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini. Ia menyebut, “MoU ini adalah langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.”
Bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, kolaborasi ini menjadi bagian dari visi besar dalam mendorong pembangunan daerah berbasis data yang akurat. Dengan integrasi data yang baik, setiap kebijakan dan program kerja dapat dirumuskan secara tepat sasaran dan berdaya guna tinggi bagi masyarakat.
Langkah nyata ini menunjukkan bahwa Pemkab Rohil tidak hanya siap menghadapi tantangan digitalisasi pemerintahan, tetapi juga berperan aktif sebagai pelopor dalam penyediaan dan pengelolaan data yang terpadu di Provinsi Riau.**
