PEKANBARU – Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi, mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menata Pedagang Kaki Lima (PKL) di sejumlah titik.
Namun ia mengingatkan agar penertiban tidak dilakukan tanpa solusi yang berpihak kepada para pedagang.
Pernyataan itu disampaikan Zulkardi menyikapi penertiban PKL dan pelaku UMKM yang dilakukan Pemko Pekanbaru di sejumlah lokasi, mulai dari Jalan HR Soebrantas Panam, Pasar Pagi Agus Salim, kawasan Stadion Utama Riau, hingga yang saat ini berlanjut di Jalan Arifin Ahmad.
Menurutnya, penataan kota memang diperlukan untuk mewujudkan Pekanbaru yang tertib, bersih, indah, dan nyaman. Namun, upaya tersebut harus tetap mengedepankan keadilan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari usaha kecil.
“Saya mendukung langkah Pemko Pekanbaru menata kota agar lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman. Namun, penertiban PKL tidak boleh hanya sebatas menggusur. Pemerintah juga harus menghadirkan solusi yang berpihak kepada masyarakat kecil,” kata Zulkardi, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan penataan kota dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru berdampak pada hilangnya sumber penghasilan para pedagang.
“Kota Pekanbaru memang harus tertata, tetapi penataan jangan sampai mematikan ekonomi rakyat kecil. Keadilan sosial juga harus menjadi bagian dari setiap kebijakan pemerintah,” tambahnya.
Selain itu, ia berharap penataan PKL dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis melalui dialog dan musyawarah bersama para pedagang, sehingga solusi yang dihasilkan dapat diterima semua pihak.
“Saya berharap penataan dilakukan secara humanis melalui dialog dan musyawarah dengan para pedagang. Pemerintah harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan hanya sebagai penegak kebijakan,” tutup Zulkardi.
Adv
